Aartreya – Sehari setelah Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), tanggal 21 Mei ini diperingati sebagai Hari Peringatan Reformasi atau Hari Reformasi Nasional. Tanggal tersebut dipilih menjadi Hari Peringatan Reformasi Nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam.
Tahun ini merupakan tahun ke-27 peringatan Reformasi Indonesia sejak tahun 1998. Dua puluh tujuh tahun lalu, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 menjadi penanda peringatan Hari Reformasi Nasional.
Sejarah lahirnya reformasi di Indonesia bermula saat Soeharto yang menjabat Presiden kedua Indonesia sejak 1967 lengser. Selama 32 tahun, tokoh Orde Baru itu memimpin Indonesia.
Lahirnya Reformasi 1998 merupakan gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai sikap terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, diawali dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia, menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini.
Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya.
Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi 1998.
Jatuhnya Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 tonggak monumental terbidaninya reformasi. Singkatnya, pemicu terjadinya reformasi 1998 adalah krisis ekonomi, penyelewengan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada
Tujuan utama Reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, masyarakat Indonesia rindu sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Juga, perlindungan hak asasi manusia.
Dampak Reformasi 1998 terjadi perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie. Kebebasan berpendapat tak lagi dihantui tekanan. Perubahan dalam sistem pemilihan umum, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan.
Selain itu, lahirlah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM, perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Serta, peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat hingga membuka ruang bagi media yang lebih bebas dan independent dan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. (Eko Okta)
