Beredar kabar aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) akan kembali melakukan aksi demonstrasi pada 21 April 2022. Informasi yang dihimpun media online ini, ada empat tuntutan yang akan diserukan dalam aksi tersebut.
Pertama, yakni menuntut Kementerian Perdagangan untuk menuntaskan masalah kelangkaan minyak goreng. Kedua, menolak kenaikan harga BBM. Ketiga, menolak kenaikan tarif PPN dan keempat, menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menanggapi rencana unjuk rasa lanjutan, warga Kota Bogor menanggapi beragam. Namun, umumnya, mereka mempertanyakan, tuntutan demo tersebut mewakili siapa?
“Kalau soal demonstrasi dengan isu minyak goreng langka dan mahal, isu itu saya pikir masih mewakili masyarakat. Namun, kalau soal kenaikan BBM dan isu 3 periode presiden, itu jelas tak mewakili masyarakat. Kalau disebut mewakli elit politisi sakit hati, mungkin iya,” cetus ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Mulyaharja, Shanda Aprili, kepada media online ini, Senin (18/4/2022).
Dia mengimbau agar mahasiswa waspada dengan penunggangan isu titipan elit politik.
“Gerakan mahasiswa itu memiliki catatan sejarah di republik ini, sejak dulu. Tapi, kalau isunya tak mewakili rakyat, misalnya soal jabatan presiden 3 periode, gerakan unjuk rasa mahasiswa malah akan terlihat buruk. Dua anak saya saja berstatus mahasiswa di Kota Bogor,” tuturnya.
“Dan, kalau saya tanya keluhan soal minyak goreng langka dan mahal kepada anak saya, dijawab mengiyakan. Tapi, kalau soal jabatan presiden 3 periode, mereka menjawab itu hanya isu. Artinya, diantaranya mahasiswa saja tidak seragam visinya. Saya tegaskan lagi, mewakili siapa demo isu 3 periode itu? Masa iya demo karena isu,” ucapnya panjang lebar.
Sementara, Zuhrotusadiah menanggapi isu unjuk rasa mahasiswa ‘jilid dua di Bulan Ramadhan’ dengan komentar senada.
“Demo di Bulan Ramadhan, bulan puasa, pakai berjilid-jilid pula. Kenapa tak memaknai bulan puasa dengan ibadah, dibanding gelar demo? Bukan saya tak setuju dengan unjuk rasa, saya menghormati demokrasi. Namun, jika aksi unjuk rasa dengan isu yang sudah dijawab pemerintah, misalnya soal 3 periode. Lalu, apa motif demo itu? Kepada adik-adik mahasiswa, lebih baik indahkan Ramadhan dibanding demo saat sore hari jelang buka puasa, malah bikin macet. Kalau demo saat sore hari, ntar sebutannya malah unjuk rasa ngabuburit,” seloroh ibu rumah tangga yang anaknya juga berstatus mahasiswi di salah satu PTS.
Sebagai informasi, sebelumnya, kepala negara sudah membantah isu 3 periode. Presiden Joko Widodo telah menyatakan beberapa kali kesempatan, bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 untuk Pilpres dan Pileg, sementara 27 November 2024 untuk Pilkada serentak. Bahkan para Ketua KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 telah dilantik dan mulai bertugas sejak tanggal 11 April 2022 lalu.
Kemudian soal perpanjangan masa jabatan Presiden, Jokowi juga menyatakan tetap menaati konstitusi, di mana pelaksanaan Pemilu 2024 masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UUD 1945 juga disebutnya masih menggunakan naskah yang saat ini berlaku, di mana di dalam Pasal 7 UUD 1945 menyatakan ; Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Nesto)
