KOTA BOGOR - Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB), Jamal Nasir mengkritisi sikap politik PKS yang diduga memanfaatkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencari kepentingan politik kelompok atau mencari muka kepada rakyat jelang datangnya tahun politik mendatang.
Kesimpulan menurut Jamal Nasir tak berlebihan. Sebab, menurutnya, selama ini PKS terkesan mingkem, diam tak bersuara soal petisi penolakan pembangunan Gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, yang ikut ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta. Tak hanya itu, PKS pun tak bersuara soal pembebasan bersyarat 23 narapidana ( napi ) kasus korupsi.
“Soal penolakan pembangunan gereja, PKS diam. Soal pembebasan koruptor, PKS diam. Tapi, soal kenaikan BBM, PKS sibuk cari muka, berunjuk rasa dan tebar spanduk. Kesimpulannya, PKS diduga sedang menjalankan politik cari muka untuk kepentingan kelompoknya menuju pemilu. Bukan kepentingan rakyat!,” kata Jamal Nasir saat diwawancarai media online ini, Selasa (13/9/2022).
Masih menurut aktivis yang juga pengacara Peradi Pergerakan, dirinya mengapresiasi penolakan kenaikan BBM.
“Saya apresiasi walaupun dilakukan di injury time dan ini juga nampaknya merupakan suatu momen politik yang terbaik untuk jualan politik. Karena, menarik perhatian publik dengan pesan spanduk yang bertebar dimana-mana,” tuturnya.
“Hal seperti ini, sebetulnya hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Karena, Anda, PKS, sebagai legislator tentunya memiliki tanggung jawab baik secara moril maupun sesuai dengan peraturan dikarenakan anda sebagai dewan memiliki fungsi legislasi budgeting dan kontroling. Yang menjadi permasalahan apa dan dasar BBM naik? Dan, bukan kah sebelum kebijakan itu di tetapkan melalui proses terlebih dahulu,” tandasnya.
Oleh karena itu, sambung Jamal, publik berhak mendapatkan informasi yang komperehensif dan definitif alasan kenaikan BBM naik.
“Sebab, bagaimanapun public involving dalam membuat suatu kebijakan dalam negera demokrasi harus dilibatkan secara optimal seusai dengan pesan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan, ramainya malah belakangan ini.
Jamal juga membandingkan sejumlah kasus penegakan hukum diantaranya kasus korupsi hingga mafia tanah, yang tak pernah disikapi PKS.
“Hallo PKS. Bagaimana dengan isu yang lain baik terhadap law and enforcement, koruptor, mafia tanah dan masih banyak hal-hal lain yang membuat rakyat menderita. Perlu ditegaskan lemahnya penegakan hukum dan korupsi yang semakin menjadi-jadi tentunya dampak terhadap masyarakat arus bawah yang menjadikan masyarakat arus bawah bernafas dalam lumpur,” tandasnya.
“Jadi, jangan hanya bermain di kasus strategis yang tujuannya mendorong popularitas partai. Akan tetapi, suarakan juga dong rintihan dan jeritan arus bawah dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan hanya diam seolah tak tahu. Jangan pula mingkem tak sikapi, termasuk soal penolakan pembangunan gereja di Cilegon,” tuntasnya. (Nesto)
