CIGUDEG – Lagi-lagi, dugaan pengutil anggaran kembali terjadi. Kali ini, disinyalir terjadi pada bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Diperoleh informasi, Pemerintah Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Tahun Anggaran 2020 mendapatkan sebanyak 30 unit rumah penerima manfaat dengan anggaran Rp.17.500.000 per unit.
Namun, bantuan tersebut disalurkan melalui rekening toko material yang ditunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bunar. Dugaan penyelewangan pun terjadi. Hal itu diketahuidari hasil investigasi awak media usai menemui beberapa rumah penerima manfaat program.
Tak hanya itu, dari temuan diketahui, warga mengeluhkan kondisi rumah belum selesai, dengan kondisi lantai rumah tidak terbangun. Selain itu, tidak adanya Wc, kamar mandi, serta dinding tembok tidak terplester. Padahal, menurut penerima manfaat dirinya mengeluarkan dana pribadi agar rumah selesai sebagimana nyaman untuk ditempati kepada Ketua LPM Desa Bunar.
"Dengan ukuran rumah 6x6 meter yang dibangun, saya habis 9 juta agar rumah selesai dan nyaman ditempati, namun buktinya sampai sekarang terbengkalai, malah galakan dia, Pendi Ketua LPM ketika ditanya penyelesaian, ngomong harusnya masyarakat bersyukur dibantu," kata warga Kp. Lawang Taji Rt.002/010 Desa Bunar, Sambas saat ditemui awak media. Minggu, (25/04/2021).
"Untuk genteng tongkop penutup genteng diatas kita beli sendiri, padahal genteng saja punya kita sendiri, pasir, batu, split dari kita sendiri yang dikirim dari toko material itu batako 6 kubik, semen 10 sak, kusen pintu 2, pintu 2, jendela beserta kaca 2, dan besi untuk slup, kloset wc atau kamar mandipun tidak dibangun," lanjutnya.
Keluahan yang tak jauh bveda juga mengemuka dari keluarga penerima manfaat lain di Kampung Papanggungan. Warga Kampung Papanggungan Rt 001/012, Ahmad sudah memberikan uang Rp 5 juta kepada Pendi Ketua LPM dengan harapan beres terima kunci. Tapi, kondisi rumah malah tidak dibangunkan lantai, dinding tidak terplester serta tidak adanya Wc dan kamar mandi.
Senada disampaikan Darni yang juga penerima manfaat lainnya warga Kampung Pangpanggungan. Pengamatan media online ini, terlihat rumah dengan ukuran 4x4 meter ini tidak dibangunkan lantai, hanya diampar batu kecil bulat agar tidak becek.
"Kemarin saya hanya dikirim hebel 6 kubik, 5 kubik ukuran 10, 1 kubik ukuran 7, genteng 1000, jendela 2, kusen 2, pintu 2, besi 6 untuk wc tidak dapat,"kata Darni.
"Pasir saya hanya dikasih 1 kubik, untuk menutupi saya nambah pasir, batu, split, katanya kalau ngadain kebutuhan material, nanti bisa dikasih sisa anggarannya, harapan saya sih ingin punya wc tapi gak dikasih,"tegas Darni.
Sahami janda umur 73 tahun ini, harus merogoh kocek sendiri menghabiskan Rp.10 juta, agar rumah dengan ukuran 5x3 meter miliknya beres, terlihat tampak depan rumah sahami sudah terplester dan dicat, ruangan dalam terpasang lantai keramik putih dengan memiliki kamar mandi.
"Saya mengeluarkan 10 juta agar rumah rapih begini, kemarin saya hanya dikirim hebel 4 kubik, bambu 30 batang, genteng 600 yang dipasang didepan kalau yang dibelakang itu genteng bekas bawaan rumah ini, pasir sama kayu, pintu 2 dan jendela 2 buah, sisanya sama saya agar terlihat rapih begini, yang sering datang itu pak pendi ngontrol,"ujar warga kampung Papanggungan Rt.004/012, Sahami.
Sementara, Kepala Desa Bunar Jajat Sudrajat, setelah bersalaman dirinya berlalu masuk kedalam rumah tanpa keluar lagi enggan menemui. Terpisah, Bendahara LPM Desa Bunar, Iwan mengklaim pekerjaan tersebut sudah beres, saat diminta komentaranya.
"Kan kerjaannya sudah beres, coba nanti kita ngobrol bersama pak Pendi setelah magrib untuk menjelaskan,"kata Iwan.
Pada bagian lain, pemilik Toko Material, H Ori mengatakan kalau anggaran sudah tidak ada, terserap semua, bahkan dirinya nombok untuk menutupi keperluan rumah warga yang belum selesai.
"Kasihan masyarakat, banyak yang datang kesini meminta bahan bangunan yang kurang,"ujar H. Ori.
"Dana dari persetujuan LPM masukin ke rekening toko material, pencairannya pun harus ada tanda tangan dan cap LPM, jadi masalah ini lurah dan LPM, bahkan bila ada masyarakat yg belum selesai datang saya bantu, kasihan masyarakat, urusan saya sudah beres ya pak, uang sudah habis, malah kalau dihitung-hitung nombok lah, saya bilang ke masyarakat yang datang gak usah komplain karna dananya juga gak ada, Pak Robi Kordinator dari Provinsi ngomong sudah beres," tuntasnya. (DP)
