Aartreya - Setelah tuntas babak langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi orang nomor dua di negeri ini, dimulai dari putusan MK yang telah melanggengkan politik dinasti dengan putusan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dibacakan hari ini, Senin, (16/10/2023), lalu.
Kini, kisah dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan berlanjut pada pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Diketahui, dari pemberitaan sejumlah media massa, putra bungsu Jokowi, yakni Kaesang Pangarep diwacanakan maju dalam pemilihan gubernur Jakarta.
Sedangkan istri Kaesang, Erina Gudono juga diusulkan Partai Gerindra dan Partai Golkar maju dalam pemilihan bupati Sleman. Terbaru, menantu Jokowi yang menjabat Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga berencana maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Demikian disampaikan pengamat politik, Dr Agus Surachman.
“Dinasti politik Jokowi boleh dibilang masih sangat kuat pada Pilkada 2024. Sebab, diduga masih akan menggunakan kekuatan mobilisasi lewat bantuan sosial (bansos) dan finansial, demi memenangkan anggota keluarga Jokowi yang ikut berkompetisi pada pilkada,” kata Agus Surachman, pada Kamis (13/6/2024).
Memang, sambung pria yang juga praktisi hukum, adalah hak setiap orang ikut kontestasi politik, tetapi itu jika dilakukan dengan normal dengan mengandalkan kekuasaan. Tentu tidak fair bagi publik.
“Dinasti politik ini sangat mengkahwatirkan jika nantinya jadi budaya di Indonesia. Kekhawatiran hegemoni politik atau dominasi kekuasaan dengan sistem patronase dan hubungan kekerabatan bukan tak mungkin terjadi. Bahkan, beberapa penelitian mencatat potensi korupsi bisa terjadi juga tindak penyelewengan lain yang dilakukan oleh dinasti politik,” imbuhnya.
Agus juga memberi contoh kasus yang terjadi misalnya kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan kakak kandung dari Tubagus Chaeri Wardana yang divonis 5 tahun oleh MA dengan kasus yang sama.
Dan, pada 2021, terdapat kasus dugaan jual beli jabatan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR Hasan Aminuddin di mana keduanya merupakan pasangan suami istri.
Penuturan Agus, dinasti politik bila di biarkan tumbuh subur akan merusak demokrasi. Tak hanya itu, akses dan kesempatan berpolitik untuk semua orang terhambat.
“Karena, kekuasaan hanya berputar pada orang-orang sama yang berasal dari kelompok sama sehinggta menutup kemungkinan adanya kader handal dan berkualitas lain untuk bisa bergabung. Selain itu, tidak adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat karena fungsi kontrol kekuasaan yang jadi melemah dan tidak berjalan efektif. Buntutnya, KKN tumbuh subur,” imbuhnya.
Terkait akan majunya Anies Baswedan mengikuti perhelatan demokrasi Pilkada DKI Jakarta, Agus menduga musuh penguasa juga bakal 'dihalangi'.
“Saya mengkhawatirkan, musuh penguasa akan dizholimi. Sebagaimana yang terjadi dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang berturut-turut belakangan ini, setelah dipanggil Polda Metro Jaya berlanjut diperiksa KPK. Bukan tak mungkin ini juga akan terjadi dengan Anies Baswedan. Karena, saya menduga, demokrasi saat ini tak berjalan baik karena cawe-cawe penguasa,” tuntasnya. (Eko Okta)
