Apa jadinya jika mantan aktivis mahasiswa menjabat sebagai wakil rakyat? Jawabannya, kebiasaan lama memperjuangkan apa yang masyarakat mau terus berlanjut. Setidaknya, demikian juga yang dilakukan Iwan Iswanto yang kini mengemban amanah sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor.
Pria jebolan Fakultas Teknik Sipil, PTS di Bogor yang juga aktivis HMI ini kesehariannya selalu berupaya menyisihkan waktu bertemu dengan masyarakat. Sebelumnya, ia pernah mengkritik keras aplikasi sahabat milik pemkot lantaran server tak optimal dan kualitas tim fasilitator lapangan kelurahan berkinerja tak memuaskan.
Baru-baru ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor itu susur sungai di Margajaya didampingi Lurah Margajaya Yudi Maryudi Somiki, ketua LPM dan ketua RW 05, untuk mencari penyebab dan solusi mengantisipasi banjir. Kepada media online ini, Politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua taruna Merah Putih (TMP) Kota Bogor ini bertutur, perlu dilakukan normalisasi di sejumlah saluran air hingga sungai guna mencegah banjir.
“Kaitan dengan banjir, sudah diketahui beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir dan sudah bisa dideteksi. Mulai dari dari sisi bangunan, GSS (red. Garis Sempadan Sungai) hingga penyempitan sungai. Idealnya Pemkot Bogor harus bersikap tegas,” kata Iwan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (29/6/2022).
Terkait solusi, sambungnya, pemda perlu melakukan pendataan, evaluasi hingga intervensi wilayah yang kerap banjir.
“Tentunya, salah satunya aliran air yang mengalami pendangkalan. Perlu dilakukan normalisasi. Juga penyodetan, guna memecah aliran air,” tukasnya.
Dia melanjutkan, Pemkot Bogor melalui satuan kerja perangkat daerah perlu memiliki peta bencana guna melakukan antispasi dini.
“Sejauh ini masyarakat sudah banyak yang mengeluh tentang banjir. Dan, pemerintah daerah harus memiliki peta bencana. Ini kan perlu intervensi cepat, seperti drainase, agar tak berkelanjutan dan tak berulang, mengalami banjir. Contoh, seperti di Kelurahan Margajaya, yang diketahui saat saya turun ke lokasi. Jika pemerintah daerah melalui dinsos dan instansi lainnya melakukan pemberian bantuan pasca bencana, itu tak akan menyelesaikan dan jadi solusi,” tuturnya.
Opsi antisipasi banjir, menurutnya Pemkot Bogor harus tegas bersikap
“Kaitan dengan hal teknis atau penegakan perda, kan ada dinas terkait, seperti Satpol PP. Kedepan agar menghemat anggaran, ketika hal itu diintervensi dengan melakukan antisipasi dini tentu bencana tak akan berulang,” ucapnya.
Kembali disampaikan wakil rakyat dari Daerah pemilihan (Dapil) Bogor Barat ini, pencegahan bencana banjir dapat dilakukan melalui normalisasi saluran air dengan cara pembersihan saluran dari sedimentasi maupun sampah.
“Normalisasi drainase dan anak sungai harus dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir akibat air hujan, karena drainase tidak mampu menampung debit air serta mengalirkannya ke sungai,” tuntasnya.
Sebatas diketahui, di Kota Bogor ada sejumlah titik yang menjadi langganan banjir. Data yang dikutip dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat sebagian besar kecamatan di wilayah Kota Bogor rawan bencana, terutama di musim penghujan.
Hal itu karena wilayah Kota Bogor dialiri Sungai Ciliwung dan Cisadane. Terdapat 14 titik potensi banjir yang tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, dan Tanah Sareal di kelurahan yang berbeda-beda. (Nesto)
