BOGOR- Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya kembali bersuara lantang kritisi Pemkot Bogor. Kali ini, ia blak-blakan mengungkap, diduga banyaknya aset negara di wilayah hukum Pemkot Bogor yang ‘menghilang’ dan dinilai rugikan Pemkot Bogor dan masyarakat Kota Bogor.
“Saya meminta kepada Pemkot Bogor untuk mengusut tuntas dan mengembalikan aset Kota Bogor pada tempat yang semestinya sebagai aset berharga milik pemkot,” kata Atty, baru-baru ini.
Lalu, siapa tukang sulap yang membuat asset Pemkot Bogor menghilang? Jawabannya, oknum atau bandit mafia tanah pelakunya.
“Seharusnya ada semangat yang sama untuk menjaga aset berharga khususnya di Kota Bogor. Kelengahan dan terlalu santai dari pihak pemkot dimana aset Kota Bogor tidak diurus secara tuntas dan dilegalkan menjadi daftar aset pemkot, ini menjadi pertanyaan apa tugas dan kerja bagian aset selama ini?,” ujarnya.
Begitu juga soal banyak aset yang digugat dan kalah besar atau dengan kata lain hanya sebagian kecil dimenangkan Pemkot Bogor, ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah.
“Kepala daerah seperti Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto harusnya bisa membuktikan melawan oknum mafia tanah. Salah satu contoh pemkot tidak punya keberanian untuk mencabut HGB (Hak Guna Bangunan) dari salah satu PT yang menguasai tanah di pasar induk TU, Tanah Sareal, dimana dalam MoU-nya jelas tidak dipatuhi dan ini menjadi kerugian atas PAD,” kata Atty.
Selain itu, informasi yang didapatnya ada aset Pemkot Bogor dalam bentuk HPL dilepas tanpa syarat kepada salah satu PT di wilayah Menteng, Bogor Barat. Ujar dia, sangatlah tidak rasional jika pelepasan HPL tanpa MoU.
“Sementara masyarakat Kota Bogor dalam wilayah pemukiman miskin dan kumuh masih banyak yang menyewa ke pemkot, jika dilepas menjadi tanah milik dengan proses waktu puluhan tahun, untuk melepasnya terjadi transaksi jual beli dan adanya pajak BPHTB yang dikenakan pada masyarakat. Pemkot Bogor harus menunjukan dan membuktikan tak boleh berpihak pro cukong dan tuan tanah dibanding kepada masyarakat miskin kurang mampu yang memiliki identitas atau berdomisili di Kota Bogor,” tuntasnya. (Nesto)
