Catatan Pak E : Tolak Kenaikan BBM, PKS Sedang Mainkan Politik Cari Muka Kelompok?

124

BEBAN subsidi BBM terhadap perekonomian sebenarnya bisa diminimasi jika pemerintah dan terutama partai politik memiliki komitmen kuat untuk memandirikan perekonomian bangsa ini. Namun, upaya untuk memandirikan perekonomian negara, seringkali ditundukkan oleh kepentingan politik yang berorientasi jangka pendek.

Cari muka kepada rakyat dengan memanfaatkan isu kenaikan BBM. Setidaknya itu yang dilakukan PKS. Soal menyuarakan penolakan kenaikan BBM, itu sah-sah saja dilakukan dalam iklim demokrasi. Tapi, kenapa PKS yang memiliki wakilnya duduk di gedung dewan mulai di daerah hingga pusat malah memilih berteriak di jalanan dan memajang spanduk, layaknya mengiklankan suatu produk yang ingin menjajakan dagangannya agar laku? Atau, lazimnya parlemen jalanan? 

Nah, begitulah PKS. Politik cari muka, politik memainkan momentum, politik ingin dongkrak suara jelang datangnya tahun politik mengklaim atasnama suara rakyat kini tengah digeliatkan. Andai PKS benar menyuarakan suara rakyat, kenapa partai yang memiliki wakil di tingkat DPRD daerah hingga DPR RI malah diam saat mencuat larangan pendirian gereja di Cilegon?

Tak hanya itu, apakah penolakan kenaikan BBM itu dianggap menganggu Program Solidaritas Tiga Pihak PKS yang dicanangkan terkait menyarankan poligami sebagaimana yang tercantum dalam aturan program Unit Pembinaan Anggota (UPA) di poin 8 yang berbunyi: Anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada janda?

Dan, andai benar perjuangan yang dilakukan atasnama bangsa dan negara, apakah PKS pernah memberi solusi bagaimana keuangan negara agar tidak ambruk? Sebagaimana diketahui anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

PKS sebenarnya juga tahu, harga BBM naik turun itu biasa. Kenapa kok naik? Ini terjadi karena produktivitas migas dalam negeri kita turun. Tak hanya itu, sejumlah besar produk migas kita ini berasal dari impor. Jadi harga BBM di Indonesia sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga dunia,

PKS juga sebenarnya tahu, hampir lebih dari 50 persen pasukan minyak dunia berada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar. Sebagaimana diketahui, negara-negara tersebut cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi sehingga membuat pasar khawatir bahwa suplai minyak akan berkurang. Alhasil, harga minyak secara global cenderung meningkat.

PKS pun sebenarnya juga tahu, karena memiliki wakil di DPR, selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, kenaikan harga BBM turut dipengaruhi oleh faktor internal yakni pemerintah harus membayarkan hingga Rp 502 triliun untuk memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat.

PKS juga tahu, saat ini, selain Amerika Serikat, beberapa negara maju maupun negara berkembang juga mengalami lonjakan inflasi, bahkan cenderung stagflasi. Misalnya, Lebanon yang sudah mencapai 211,43 persen dan Turki yang mencapai 78 persen pada Juni 2022

Lalu, jika PKS tahu, kenapa pura-pura tak tahu? Apakah maunya PKS BBM terus menerus disubsidi dan dibiarkan keuangan negara jebol? Pertanyaannya, menebar spanduk menolak kenaikan BBM di banyak tempat itu untuk apa, membela rakyat atau cari muka untuk kepentingan kelompoknya jelang datangnya tahun politik?

Akhir kata sebagai penutup, mari kita bersulang kopi dengan goreng pisang hangat agar bisa lebih jernih menilai. Serta, lebih jelas menelaah, yang mana pengusung kepentingan bangsa negara dan yang mana membawa kepentingan kelompok politik yang mengklaim atasnama rakyat. Wassalam. 

(*Penulis : Aktivis 98, Eko Octa)

   

 

SHARE

KOMENTAR