Anggota DPR TB Hasanudin : Program Deradikalisasi Gagal, Padahal Angarannya Triliunan Rupiah

738
TB Hasanudin

JAKARTA - Program deradikalisasi dinilai anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin gagal. Padahal, anggaran program radikalisme ini mencapai triliunan. Terbukti aksi terorisme dan radikalisme masih terjadi secara masif..

"Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai triliunan rupiah," kata TB Hasanuddin, Kamis (1/4/2021).

Penuturan Politisi PDI Perjuangan ini, tolak ukur kegagalan program deradikalisasi itu terlihat peristiwa satu pekan terakhir saat sepasang suami-istri melakukan aksi bom bunuh diri di Makassar, disusul seorang perempuan menyerang Mabes Polri.

Kegagalan operasi deradikalisasi, sebutnya, karena metode dan teknik yang digunakan di Kementerian dan lembaga. Bahkan juga dilakukan di beberapa ormas.

"Kita harus rombak cara dan teknik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti 'menggurui' dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan rasa keprihatinannya karena diketahui paham radikalisme kini menyasar kaum milenial.

“Kaum milenial, adalah korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis. Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi 'pengantin', menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia. Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?," tukasnya.

Menangapi itislah lone wolf, menurutnya kurang tepat karena terorisme tidak tumbuh secara otomatis.

"Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja. Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa," tutupnya. (Nesto) 

SHARE

KOMENTAR