KOTA BOGOR - Mulai hari ini, Sabtu (3/7/2021), pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah, termasuk Kota Bogor. PPKM Darurat mulai berlaku hari ini hingga Selasa, 20 Juli 2021 mendatang. Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021) lalu.
Pemerintah pun membuat kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja di rumah, 100 persen. Hal itu disampaikan melalui dokumen "Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali" mewajibkan penerapan WFH 100 persen bagi perkantoran di sektor nonesensial.
"100% work from home untuk sektor non essential," dikutip dari salinan dokumen Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi, Kamis (1/7/2021) lalu.
Menanggapi seruan WFH ini, aktivis 98, Saifulloh mengaku merasa cemas akan dampak kerja di rumah.
“Pemberlakukan WFH 100 persen ini akan berdampak terjadinya peningkatan angka kehamilan. Dan, ini pernah terjadi pada tahun lalu, 2020,” tukasnya dengan raut muka serius, tanda tengah berpikir.
Pria yang akrab disapa Apul ini juga mengutip pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardyo yang sebelumnya pernah menyatakan bekerja dari rumah atau WFH selama pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka kehamilan.
Kata dia, pada tahun 2020 lalu, saat pemberlakuan WFH data secara nasional, selama tiga bulan awal pandemi yaitu pada Maret – Mei menunjukan, angka penggunaan alat kontrasepsi turun. Sebanyak 10 persen dari penduduk pasangan nikah atau sekitar 36 juta tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Dari angka itu, kehamilan diperkirakan terjadi sebesar 15 persen atau pada kisaran angka 400-500 ribu kehamilan baru.
"WFH, potensi besar bisa meningkatkan angka kehamilan. Tanpa melalui riset ilmiah, tapi fakta sudah menerangkan hal itu di tahun lalu, saat awal terjadi Covid-19. Intinya, intensitas hubungan suami istri bisa lebih sering, karena terus-menerus di rumah,” ucapnya sembari tersenyum.
Masih terkait WFH, ia menyampaikan sangat mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi demi menekan laju Covid-19.
“Tapi, saya ingin juga memberi masukan, agar pelaksanaan Covid-19 tak lagi tersentral, tapi harus disentralisasi agar memberi kemudahan kepada warga. Karena, tak semua masyarakat kita, terutama yang lansia menggunakan gadget. Jadi, akan lebih baik pelaksanannya menggunakan konsep seperti penyaluran bansos, melalui kelurahan, atau RT dan RW,” ucapnya.
Selain itu, WFH juga harus dibarengi dengan memastikan kebutuhan masyarakat.
“Terutama, warga pra sejahtera. Dan, ini bukan tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga Pemkot Bogor. Anggaran daerah harus dire-tinjau ulang. Manfaatkan sepenuhnya untuk urusan masyarakat dari mengalokasikan anggaran mamin ASN, ATK hingga hapuskan biaya tunjangan pejabat, belokan untuk membantu kebutuhan warga yang WFH,” tuntasnya. (Nesto)
